Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Untuk Gratiskan Vaksin Covid-19

Sorotan24.com, Jakarta – Salah satu Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah untuk memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi.

Seperti dilansir dari Kompas.com. Menurut Saleh, jika pemerintah menanggung biaya vaksinasi Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur.

“Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan,” ujar Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Saleh khawatir dengan vaksin yang dibeli secara mandiri karena pasti ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi.

“Kalau kurang dari itu nanti kurang efektif, maka ini kami dorong agar mencapai target yang semestinya,” katanya.

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga sepakat dengan apa yang Saleh katakan.

Netty mengatakan, negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan,” kata Netty saat dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi Covid-19 secara transparan.

Mulai dari soal penetapan harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri.

Total target penerima vaksin Covid-19 adalah 107 juta orang, dengan rincian 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

“Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin,” ujarnya.

Netty juga mengatakan bahwa data merupakan persoalnya yang menjadi masalah klasi di Indonesia.

“Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini,” ucap Netty.

Selain itu, sesuai dengan hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada pekan lalu, Netty meminta pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin bagi penduduk kelompok umur di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun.

“Pemerintah harus mempunyai kebijakan dalam melindungi mereka. Jangan sampai vaksinasi sudah dilakukan tetapi penduduk lansia terabaikan,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.