Sorotan24.com, Jakarta –Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyampaikan aturan kepada para calon kepala daerah agar tidak menggiring massa pada saat Pilkada 2020.
“KPU harus sampaikan aturan terkait proses Pilkada kepada kandidat dan partai pengusung dan simpatisan bahwa tidak perlu unjuk kekuatan dengan memobilisasi massa dalam tahapan-tahapan Pilkada, agar tidak berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).
Menurut Bambang, seharusnya KPU berhak untuk melakukan penundaan pendaftaran Pilkada 2020 ketika terlihat adanya kerumunan massa pendunkung calon kepala daerah.
Bambang juga meminta KPU agar melakukan evaluasi pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah agar tahapan berikutnya dapat menerapkan dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Tahapan berikutnya dalam Pilkada 2020 yaitu Pemilihan Umum (Pemilu).
“KPU juga harus melakukan simulasi-simulasi proses Pemilu yang melibatkan semua pihak sebagai langkah penting dalam antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang lebih meluas saat penyelenggaraannya,” ujar Bambang.
Sebelumnya, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah melakukan teguran keras kepada 51 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah karena menyebabkan kerumunan massa pada saat pendaftaran Pilkada 2020.
