Sorotan24.com, Jakarta – Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Permintaan tersebut muncul setelah Jokowi menerima draf final UU Cipta Kerja dari DPR pada Rabu (14/10/2020).
Seperti dilansir dari kompas. “Posisi kami tetap menolak (UU Cipta Kerja), tapi tetap berharap Presiden segera mengeluarkan perppu, meskipun harapannya tipis,” ujar Ketua Umum FBLP Jumisih kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).
Jumisih mengatakan, penerbitan perppu tersebut merupakan hal yang paling penting untuk para buruh saat ini.
Jumisih menilai, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan matang-matang aspirasi masyarakat mengenai UU Cipta Kerja tersebut sebelum resmi berlaku.
DPR menyerahkan draf Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo siang tadi.
Draf UU yang dikirim ke Presiden terdiri atas 812 halaman. 488 diantaranya merupakan isi undang-undang tersebut dan sisanya merupakan penjelasan terkait undang-undang tersebut.
Draf UU tersebut telah melalui proses perbaikan serta pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada 5 Oktober 2020 lalu.
