Sorotan24.com, Jakarta – Kementrian Keuangan harus mengeluarkan anggaran kembali malalui APBN, supaya gedung tersebut dipugar kembali. Bahwa, Kementrian Keuangan mengkonfirmasi bahwa gedung kantor Kejaksaan Agung yang ter bakar pada Sabtu (21/8/2020), ternyata belum di asuransikan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN mengatakan, “Diasuransikan atau tidak? Catatan kami belum diasuransikan. Nanti kalau direnovasi atau dibangun kembali, tentunya membutuhkan penganggaran baru APBN,”
Isa menjelaskan, Gedung Kantor Kejaksaan Agung pertama kali di bangun tahu 1970, dengan nilai anggaran Rp7 juta pada saat itu. Setelah di lakukan revaluasi, saat ini memiliki nilai Rp155 miliar untuk gedung tersebut.
Isa menbeberkan “Dengan adanya beberapa tambahan renovasi, nilai buku Rp161 miliar. Itu estimasi yang bisa memberi gambaran, berapa kebutuhan anggaran pembangunan kembali nanti,”
Penelitian terhadap struktur bangunan saat ini sedang dilakukannya penelitian oleh pihak kementrian PUPR beserta Universitas Indonesia, apakah perlu pembangunan ulang gedung itu diperlukan, atau cukup direkonstruksi saja. Di Indonesia baru sekitar 10 meneterian/ lembaga yang gedungnya sudah di asuransikan. Untuk kedepannya menurut dia, seluruh gedung asset negara memang semestinya diasuransikan.
Isa mengatakan “Gedung Kemenkeu semua sudah diasuransikan. Kami baru akan menambah paling sedikit 10 Kementerian atau Lembaga lain untuk bersama-sama mengasuransikan gedung bangunannya. Ini membangun budaya baru menjaga ketertiban pemeliharaan dan pencegahan kebakaran dan sebagainya, bukan sekadar mengeluarkan anggaran membayar premi, namun membangun budaya baru untuk tertib, rapih dan pencegahan diutamakan daripada penanganan dampak musibah,”.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan penyataan tersebut. Seluruh bangunan di lingkungan Kemenkeu telah diasuransikan telah di pastikan oleh Mantan Managing Director Bank Dunia.
Ungkapnya, “Program kami asuransi terhadap barang milik negara di program Kemenkeu. Asuransi barang-barang di lingkungan Kemenkeu sudah dianggarkan, tapi yang lain belum,”