Sorotan24.com, Jakarta – Per 9 November 2020, KPK menerima 730 keluhan dari masyarakat yang mengaku tak menerima bansos.
Seperti dilansir dari detik.com.”Melalui aplikasi JAGA Bansos, per 9 November 2020 KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan,” tutur Ipi Maryati selaku Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, pada Jumat (13/11/2020).
Ipi Maryati juga menuturkan keluhan terbanyak mengenai penyaluran bansos ialah perihal warga yang tidak menerima bantuan meski sudah mendaftar. Lalu, ada 163 laporan kasus bantuan tidak dibagikan aparat.
Seperti yang juga dilansir dari detik.com.”Ada 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 6 laporan, dan beragam topik lainnya total 531 laporan,” tutur Ipi Maryati.
Ipi Maryati menyatakan bahwa sebanyak 559 laporan dari total 1.650 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor.
Sementara itu, terdapat tiga aspek dari penyaluran bansos COVID-19 yang diawasi KPK. Ketiga aspek itu yakni dari aspek tata kelola, terkait cleansing data, dan aspek kebijakan.
Ipi Maryati juga menekankan pihaknya untuk dapat mengawasi kepala daerah yang melakukan politisasi terkait bansos.
