Sorotan24.com, Jakarta – Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech tiba di Indonesia pada hari Minggu (6/12/2020). Vaksin buatan perusahaan farmasi China ini akan jadi vaksin Corona pertama yang tersedia di Indonesia sehingga kabarnya disambut baik oleh berbagai pihak.
Seperti dilansir dari detikcom. Vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech dibuat dengan metode virus yang telah dilemahkan . Ini diketahui termasuk cara yang paling umum dalam membuat vaksin, yaitu saat virus ‘dimatikan’ lalu partikelnya dipakai untuk membangkitkan imun tubuh.
Dengan cara itu maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab Covid-19, SARS-COV-2, tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius.
Uji klinis tahap I dan II vaksin Covid-19 Sinovac Biotech telah dilakukan pada bulan April hingga Mei 2020 lalu. Hasilnya telah dipublikasi di jurnal ilmiah The Lancet pada 17 November dengan kesimpulan bisa dilanjutkan ke uji klinis tahap III.
Vaksin Covid-19 Sinovac Biotech lalu menjalani uji klinis III di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Indonesia juga memiliki tim peneliti untuk menjalankan uji knlinis ini. Tim peneliti tersebut dari Universitas Padjadjaran yang dipimpin oleh Profesor Kusnandi Rusmil.
Kusnandi mengaku sejauh ini proses uji klinis berjalan lancar pada 1.620 relawan yang berpartisipasi. Perlu waktu sekitar enam bulan untuk mengetahui hasil akhir.
“Jadi tinggal diikuti selama enam bulan,” katanya.
Meski uji klinis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech belum benar-benar selesai, vaksin dapat digunakan bila mendapat izin darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepala BPOM, Penny K Lukito, menjelaskan EUA bisa diberikan dengan mempertimbangkan data-data yang sudah ada terkait keamanan dan efektivitas vaksin. Sejauh ini masih ada data dari vaksin Covid-19 Sinovac Biopharm yang perlu dilengkapi sehingga izin belum bisa diberikan.
“Karena kami sudah mendapatkan informasi dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, juga Sinovac tidak bisa memberikan sehingga tidak lengkap, dan berdasarkan data yang ada tentu kami tidak bisa memberikan emergency use authorization pada Desember 2020,” kata Penny dalam rapat dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.
