Sorotan24.com, Jakarta – Memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai mendapatkan protes dari salah satu menteri cabinet Presiden Jokowi.
Dikarenakan, keputusan Anies tidak melalui koordinasi dengan DPRD DKI dan pemerintah pusat. Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai protes tersebut hal yang wajar.
Di lansir dari Antara August Hamonangan mengatakan, “Sudah jelas sekali aturannya dalam penanganan pandemi COVID-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu,”.
Dengan begitu, kebijakan PSBB total yang akan dilakukan mulai Senin (14/9/2020) tetap mendukung oleh DPRD yang dikatakan oleh August. Namun, untuk sikap Pemprov DKI Jakarta tidak dapat di benarkan soal Pemprov tidak berkoordinasi.
August mengatakan, “Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain,”.
Ia menilai menerapkan kebijakan PSBB oleh Anies kembali hanya untuk pencitraan politik.
Tutur August, “Kami menolak karena Pemprov DKI tidak transparansi,”.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya diketahui resmi “menginjak rem darurat” yang memberlakukan kembali PSBB total dan mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.
Sedikit informasi, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian.
