Sorotan24.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Seperti dilansir dari Kompas.com. Hal itu ia disampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi seluruh Indonesia.
“Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah menindaklanjuti rapat ini, penandatangan antara Kepala BPKP dan para rekan-rekan gubernur,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).
“Maka tentu yang dilakukan evaluasi pertama adalah program kerja anggaran 2020,” lanjut dia.
Tito mengatakan, pandemi Covid-19 merubah rule of game yang telah direncanakan di awal 2019.
“Pandemi ini merubah rule of game yang kita rencanakan, program yang kita rencanakan di awal tahun lalu 2019 terjadi perubahan, ada yang bisa dikerjakan, (dan) ada yang tidak,” ujarnya.
Kemudia Tito mengatakan, fleksibilitan, kelincahan dan inovasi sangat dibutuhkan dalam mengatasi kontraksi ekonomi akibat pembatasan-pembatasan kegiatan.
Oleh karena itu, Tito mendorong kepala daerah untuk bersikap optimistis dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19 di samping sektor kesehatan.
“Fleksibilitas, kelincahan, dan inovasi dari semua pimpinan dunia, maupun daerah-daerah tingkat I dan tingkat II, sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mengatasi kontraksi ekonomi akibat pembatasan-pembatasan kegiatan,” ungkapnya.
“Ketakutan warga akan terjadi penularan, dan lain-lain. Hal ini membuat terjadinya perubahan dalam perencanaan, dan juga perubahan dalam kapasitas fiskal,” ucap Tito.
